Chief Information Officer (CIO) adalah suatu profesi dalam bidang Teknologi Informasi yang mempunyai wewenang dalam manajemen informasi.
Tugas pokok CIO adalah menganalisis dan memastikan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, memberikan dukungan maksimal bagi
organisasi, dan berjalan selaras dengan program organisasi dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan dukungan TI.
VISI DEPKOMINFO
Terwujudnya “Masyarakat Informasi” yang sejahtera melalui
penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PENDAHULUAN
Bergulirnya kebijakan otonomi daerah yang diawali dengan UU No. 22
Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah yang mengisyaratkan kemungkinan
pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam
wawasan yang lebih demokratis.
UU ini diperkuat oleh INPRES No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Elektronik (e-government), yang mengisyaratkan bahwa pengembangan e-government akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perwujudan e-government ini direalisasikan melalui SK MENPAN No. 13 Tahun 2003, perihal Perkantoran Elektronik (e-office) di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Pemanfaatan Teknologi Informasi ini ditata dengan UU No. 11 Tahun
2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur
mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagai pendukung dalam penyelenggaraan layanan e-government.
Kebijakan pendukung lainnya adalah dengan kehadiran UU No. 14 Tahun
2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 13 menyatakan,
bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap
Badan Publik : a) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
dan b) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
Implementasi e-government ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Teknologi Informasi (TI) sebagai upaya mewujudkan good governance.
Besarnya tuntutan akan kebutuhan SDM TI yang unggul, guna
mengimplementasikan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi
informasi, membutuhkan dukungan dan peran aktif perguruan tinggi dalam
menghasilkan SDM TI.
TUJUAN PROGRAM
Program Pascasarjana FT UNP bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia menawarkan Beasiswa Pendidikan
Program Pascasarjana/S2 Chief Information Officer kepada calon mahasiswa terpilih dari lingkungan instansi pemerintah Republik Indonesia.
Program beasiswa CIO bertujuan untuk mencetak SDM unggul yang dapat berperan sebagai Government Chief Information Officer
(GCIO) selaku eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada instansi pemerintah, baik
pusat maupun daerah, dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), serta dalam rangka implementasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(magister.cio ft.unp)
No comments:
Post a Comment